TAPANULI TENGAH – Pasokan air bersih dari PDAM Mual Nauli hingga kini belum sepenuhnya mengalir ke rumah-rumah warga Kabupaten Tapanuli Tengah. Kondisi ini telah berlangsung kurang lebih dua bulan sejak terjadinya bencana banjir pada akhir Desember 2025 lalu. (2/2/2026)
Sejumlah wilayah terdampak, termasuk daerah Sibuluan BKKBN Kabupaten Tapanuli Tengah, masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Warga terpaksa mencari alternatif dengan berjalan kaki menuju sumber mata air di pegunungan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian masyarakat bahkan harus membeli air bersih dengan harga yang mencapai Rp.100.000.
Ketua DPD IMM Sumatera Utara, Rizqi Putra Utama, menilai kondisi ini terjadi akibat ketidak mampuan Direktur PDAM Mual Nauli dalam mengendalikan manajemen serta distribusi air bersih kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa air bersih merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari keperluan memasak, mandi, mencuci, hingga kebutuhan sanitasi lainnya. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele dan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Air ini bukan kebutuhan tambahan, tapi kebutuhan pokok. Bagaimana masyarakat mau beraktivitas dengan normal jika kebutuhan dasar saja tidak terpenuhi?” tegas Rizqi.
Rizqi juga mengungkapkan bahwa persoalan air bersih di Tapanuli Tengah bukan hanya terjadi pasca banjir. Bahkan sebelum bencana terjadi, pasokan air PDAM kerap mati dan dikeluhkan oleh banyak masyarakat. Meski warga rutin membayar tagihan setiap bulan, air sering kali tidak mengalir atau hanya hidup pada waktu dini hari.
“Ini bukan persoalan baru. Sebelum banjir pun air sering mati. Masyarakat tetap membayar setiap bulan, tapi yang didapat justru air yang tidak mengalir atau hanya hidup tengah malam. Ini sangat merugikan masyarakat,” tambahnya.
Ia juga meminta Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, agar bekerja lebih maksimal dalam memastikan pasokan air bersih dapat kembali normal dan terus mengalir kepada masyarakat.
Selain itu, Rizqi meminta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan kritik maupun keluh kesah terkait pelayanan publik, khususnya persoalan air bersih.
DPD IMM SUMUT menyoroti kinerja pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang lamban dalam mengatasi penanganan bencana alam termasuk penanganan kebutuhan yang paling mendasar bagi masyarakat seperti pasokan air bersih.
DPD IMM SUMUT mendesak agar Bupati kabupaten tapanuli tengah bapak masinton pasaribu segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran PDAM Mual Nauli. Ia menilai bahwa pergantian pimpinan perlu dilakukan apabila direktur yang menjabat saat ini tidak mampu memberikan solusi nyata atas permasalahan yang terus berulang.
“Pemerintah daerah tidak boleh abai. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah harus hadir, bekerja maksimal, dan mau mendengar suara masyarakat,” pungkasnya. Tutupnya.
