Medan – Koordinator Daerah Ikatan Mahasiswa Muda (IM-Muda) Sumatera Utara mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memberikan sanksi tegas terhadap Wali Kota Medan yang diduga tidak mematuhi instruksi Presiden terkait izin perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah. (17/5/2026)
Dalam keterangannya kepada media, Koordinator Daerah IM-Muda Sumut Dewata Sakti, menilai bahwa kepatuhan terhadap aturan dan instruksi Presiden merupakan kewajiban mutlak bagi setiap kepala daerah. Hal ini tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menyangkut etika kepemimpinan dan wibawa pemerintahan.
“Setiap kepala daerah wajib tunduk dan patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, termasuk kewajiban memperoleh izin sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri. Jika ini dilanggar, maka harus ada sanksi tegas sebagai bentuk penegakan disiplin pemerintahan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak boleh dianggap sepele, karena dapat menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Menurutnya, jika tidak ditindak tegas, hal ini berpotensi memicu ketidakpatuhan serupa dari kepala daerah lainnya.
IM-Muda Sumut juga meminta agar Kementerian Dalam Negeri segera melakukan klarifikasi dan investigasi terkait dugaan tersebut. Transparansi dinilai penting agar publik mendapatkan kejelasan informasi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kami meminta Mendagri untuk segera mengambil langkah konkret, baik melalui pemanggilan, evaluasi, maupun pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” lanjutnya.
Selain itu, IM-Muda Sumut turut mendorong DPRD Kota Medan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Lembaga legislatif daerah dinilai memiliki peran penting dalam memastikan kepala daerah menjalankan tugas sesuai aturan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kota Medan terkait dugaan tersebut.
IM-Muda Sumut menegaskan akan terus mengawal isu ini sebagai bentuk komitmen mahasiswa dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintahan, khususnya di Sumatera Utara.
