Medan — Rahmat Taufiq Pardede Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumatera Utara menilai pernyataan resmi Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terkait normalisasi penyaluran BBM di wilayah Tapanuli tidak menyentuh akar persoalan krisis energi yang terjadi di lapangan, (3/2/2026) .
Menurutnya, klaim Pertamina bahwa distribusi BBM “berangsur normal” justru memperlihatkan kegagalan perencanaan dan lemahnya manajemen distribusi, bukan keberhasilan kinerja pimpinan regional.
“Normalisasi pasokan bukan prestasi, itu kewajiban. Yang harus dijelaskan Pertamina adalah mengapa krisis ini bisa terjadi, mengapa rakyat harus antre berjam-jam, dan siapa yang bertanggung jawab,” tegas Ketua Umum DPD IMM Sumut.
IMM Sumut menilai tambahan suplai BBM yang dikirim ke Fuel Terminal Sibolga—baik Pertalite, Biosolar, maupun Pertamax—merupakan indikator kegagalan forecasting dan buffer stock, bukan solusi jangka panjang.
Ketergantungan distribusi energi Tapanuli pada satu terminal dinilai sebagai cacat struktural dalam manajemen risiko Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut.
Lebih lanjut, Rahmat mengkritik narasi imbauan kepada masyarakat agar “membeli BBM sesuai kebutuhan” yang kembali disampaikan Pertamina.
“Ini bentuk pengalihan tanggung jawab. Kelangkaan bukan akibat panic buying, tetapi akibat pasokan yang tidak tersedia. Jangan rakyat yang disuruh berhemat, sementara manajemen gagal mengelola distribusi,” ujarnya.
Rahmat juga menyoroti tidak adanya permintaan maaf terbuka dan evaluasi kepemimpinan dalam pernyataan resmi tersebut. Padahal, krisis BBM di Sumatera Utara bukan kali pertama terjadi dan menunjukkan pola persoalan yang berulang.
“Krisis ini bukan insiden teknis, tetapi kegagalan kepemimpinan. Ketika pelayanan publik terganggu, lingkungan tercemar, dan distribusi energi tidak adil, maka pimpinan regional harus bertanggung jawab,” kata dia.
Atas dasar itu, DPD IMM Sumatera Utara secara tegas mendesak Direksi PT Pertamina Patra Niaga untuk segera mencopot GM Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, serta melakukan audit menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di wilayah Sumatera Bagian Utara.
“Mempertahankan GM Sumbagut sama saja dengan melegitimasi kegagalan. Energi adalah hak rakyat, bukan ruang aman bagi pejabat yang gagal menjalankan amanah,” tutupnya
