PADANGSIDIMPUAN – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Tapanuli Selatan–Padangsidimpuan mendesak penutupan total PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) beserta sejumlah perusahaan lainnya yang dinilai berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di wilayah Tapanuli Selatan. Desakan tersebut muncul menyusul maraknya bencana alam yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dan telah menimbulkan banyak korban serta kerugian bagi masyarakat.
Ketua Umum PC IMM Tapsel Padangsidimpuan Tobat Wahyudi Nst menyampaikan bahwa bencana alam seperti banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah kecamatan di Tapanuli Selatan tidak bisa dilepaskan dari aktivitas eksploitasi alam yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Menurutnya, pembukaan hutan secara masif dan pengelolaan lingkungan yang tidak berkelanjutan telah memperparah kondisi alam dan meningkatkan risiko bencana.
“Bencana yang terjadi hari ini bukan semata-mata faktor alam, tetapi juga akibat dari kerusakan lingkungan yang terus dibiarkan. Banyak masyarakat menjadi korban, kehilangan tempat tinggal, bahkan nyawa. Ini adalah alarm keras bagi pemerintah,” ujar Tobat.
Menilai bahwa PT TPL dan perusahaan lainnya telah lama menuai penolakan dari masyarakat adat dan warga lokal karena aktivitas operasional yang dianggap merusak ekosistem hutan dan daerah aliran sungai. Oleh sebab itu, IMM mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk bersikap tegas dengan mencabut izin operasional perusahaan-perusahaan yang terbukti merusak lingkungan.
Selain menuntut penutupan total, PC IMM Tapsel Padangsidimpuan juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Tapanuli Selatan. Mereka menegaskan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama dibanding kepentingan investasi.
“Negara harus hadir dan berpihak pada rakyat. Jangan sampai kepentingan korporasi mengorbankan keselamatan dan masa depan lingkungan Tapanuli Selatan,” tegasnya.
PC IMM Tapanuli Selatan Padangsidimpuan menyatakan akan terus mengawal isu ini dan siap melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak mendapat respons serius dari pemerintah dan pihak terkait. (Rfs)
