Medan — Kajian DPD IMM Sumatera Utara menilai implementasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Sumatera Utara 2022–2050 belum menunjukkan keberpihakan yang kuat kepada rakyat di wilayah pelosok. Ketua Bidang ESDM DPD IMM Sumut, M. Reza Adyan Saski, menegaskan bahwa dokumen RUED harus dibaca dari hasil nyatanya di lapangan, bukan dari target di atas kertas. (13/8/2026)
Reza menyoroti fakta bahwa hingga kini masih ada desa di Sumatera Utara yang belum teraliri listrik, termasuk sejumlah titik di Kepulauan Nias dan wilayah terpencil lainnya. Ia menyebut, kondisi ini menunjukkan bahwa kedaulatan energi belum sepenuhnya hadir bagi rakyat, sebab kebutuhan dasar masyarakat untuk mendapatkan akses listrik masih belum tuntas.
Meski PLN UID Sumut telah menyelesaikan sambungan listrik di 70 desa dan menargetkan 76 lokasi rampung pada Agustus 2026, IMM menilai capaian tersebut belum cukup jika masih ada desa yang hidup dalam gelap. Menurut Reza, keberhasilan program listrik desa harus diukur dari seberapa jauh wilayah paling sulit dijangkau benar-benar tersentuh, bukan hanya dari angka progres yang diumumkan secara formal.
IMM Sumut juga menilai pemerintah daerah melalui Disperindag ESDM Sumut harus lebih agresif mengawal implementasi RUED, terutama dalam pemetaan wilayah belum berlistrik, penyediaan solusi EBT untuk daerah terpencil, dan sinkronisasi anggaran lintas sektor. Kajian yang dijadikan pijakan juga menunjukkan bahwa persoalan elektrifikasi desa di Sumut sudah lama berulang dan membutuhkan langkah serius berupa inventarisasi potensi EBT, studi kelayakan, serta perencanaan yang lebih konkret.
“Kalau RUED memang ditujukan untuk kedaulatan energi, maka ukurannya sederhana: apakah rakyat di pelosok sudah merasakan listrik yang adil, terjangkau, dan berkelanjutan. Kalau belum, berarti ada yang salah dalam implementasinya,” tegas Reza.
